Ketika “ras nasional” mengalahkan kewarganegaraan

CATATAN REDAKSI: Tulisan ini dimuat ke New Mandala dalam Bahasa Inggris pada 1 Mei 2017, sebelum kekerasan di negara bagian Rakhine terulang pada akhir Augustus 2017. Dr Nick Cheesman, ahli Myanmar dari Australian National University, bicara tentang penggolongan warga Myanmar ke dalam 135 “taingyintha” atau “ras nasional” resmi—dan bagaimana pengecualian Rohingya dari daftar tersebut menyebabkan penindasan terhadap mereka. Semoga terjemahan ini bermanfaat bagi pembaca New Mandala dari Indonesia.

…………………………

“Ras nasional” atau taingyintha kini menjadi salah satu gagasan politik utama di Myanmar. Gagasan itu mendorong terjadinya konflik brutal tentang apa dan siapa “Rohingya”. Taingyintha juga memicu kekerasan komunal, yang oleh para peneliti dan aktivis HAM dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, dan genosida. Sesungguhnya sudah banyak penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana dan mengapa “persoalan Rohingya” sulit diselesaikan. Namun sayangnya, tidak banyak yang mendalami peran konsep “ras nasional” tersebut dalam konflik soal identitas Rohingya secara spesifik, dan politik kontemporer di Myanmar. Pertanyaan yang hendak dijawab oleh tulisan ini adalah bagaimana gagasan taingyintha bisa mengemuka secara politis? Bagaimana ide ini tumbuh, berkembang dan berubah?

Taingyintha adalah sebuah istilah yang—seperti dengan banyak istilah politik modern yang menonjol di Asia Tenggara—memiliki sejarah yang tidak panjang ataupun gemilang. Taingyintha juga bukan istilah politik yang penting dalam perjuangan melawan penjajahan Inggris. Meskipun istilah taingyintha muncul dalam dokumen rancangan konstitusi, namun gagal mendapat perhatian khusus di dalam Konstitusi 1947 dalam bab tentang kewarganegaraan. Di dalam versi bahasa Inggris, taingyintha diterjemahkan sebagai “ras pribumi”. Taingyintha bahkan tidak ada di dalam Perjanjian Panglong 1947 yang diperingati setiap tahun dan dipandang sebagai dasar dari kesatuan taingyintha. Gagasan ini tetap berada di posisi marjinal dalam khasanah politik Myanmar sampai dekade berikutnya.

Pada 12 Februari 1964 taingyintha menemukan momentum baru, dari sebuah gagasan sederhana menjadi sebuah ide besar yang didominasi militer. Jenderal Ne Win, yang memimpin kudeta dua tahun sebelumnya, menggunakan gagasan taingyintha dengan sangat antusias. Dalam pidatonya di acara Union Day [Hari Persekutuan], Jenderal Ne Win menekankan perlunya ras nasional untuk berkumpul dan bersatu demi kebaikan bangsa. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan bekerja secara sistematis untuk merealisasikan kesetaraan ekonomi dan sosial untuk ras nasional. Jenderal Ne Win juga mendukung program-program ras nasional di dalam literatur, bahasa dan budaya. Pada tahun yang sama, pemerintah kemudian mendirikan Akademi untuk Pengembangan Ras Nasional. Setahun berikutnya, para peneliti dan universitas di seluruh negeri mulai melakukan penelitian untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan studi tentang ras nasional. Setelah itu, taingyintha mendapat tempat yang penting dalam kosakata negara dan di dalam program pembangunan negara, dan digunakan dalam upaya ritual persatuan nasional. Pada tahun 1980-an, istilah “ras nasional” sudah lazim digunakan dalam teks politik, dengan merujuk pada persaudaraan historis antara ras-ras tersebut, serta kemauan mereka untuk kerjasama demi tatatan ekonomi sosialis baru.

Ketika tatanan ekonomi itu ambruk karena protes besar di seluruh negeri pada tahun 1988, gagasan ras nasional tidak hanya bertahan tetapi justru muncul lebih kuat dari sebelumnya. Junta militer yang baru berkuasa menyatakan secara terus menerus bahwa “tidak runtuhnya solidaritas taingyintha” adalah salah satu tujuan pokoknya. Karena tidak ada tema pemersatu yang lain, ras nasional dimunculkan pada setiap publikasi dan acara resmi pemerintah. Tahun berikutnya, junta militer membentuk Komite Sentral untuk Pembangunan Perbatasan dan Ras Nasional yang kemudian menjadi Kementrian untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Jika pada 1940an adalah masa awal kemunculan taingyintha sebagai istilah negara, dan pada tahun 1960an adalah masa pelembagaan, maka pada 1990an taingyintha lahir kembali, tetapi dengan dua makna yang berbeda. Pertama, ide bahwa ras nasional terdiri dari sebuah komunitas politik tunggal yang bersatu di dalam perjuangan untuk melawan musuh bersama baik di dalam maupun dari luar. Kedua, bahwa ras-ras nasional sekaligus adalah sebagian dari masyarakat itu: yaitu, orang yang hidup tempat jauh, dan gagal maju karena perang saudara dan pengabaian. Diantara dua makna tersebut, taingyintha dipergunakan untuk menjustifikasi operasi militer melawan kelompok separatis. Bantuan negara diperlukan untuk menyatukan kembali seluruh taingyintha dalam kondisi kesatuan yang alamiah, yang telah diganggu oleh kejadian historis.

Kebangkitan konsep taingyintha ini pada 1990an tercampur dengan pesan ketiga lewat proyek yang disebut Gustaaf Houtman sebagai “Myanmarisasi” negara, dimana nama Burma diubah menjadi Myanmar. Burma merujuk pada etnis Bamar, sedangkan nama Myanmar mengundang masuknya seluruh taingyintha ke dalam Persekutuan negara. Anak-anak sekolah di seluruh negeri sekarang bernyanyi lagu tentang Myanmar untuk menandakan taingyintha. Namun buku-buku yang mereka pelajari sesungguhnya tidak memasukkan semua huruf dan bahasa taingyintha, melainkan hanya kelompok dominan saja. Dalam realitasnya, Myanmar hanya menandai budaya dan bahasa kelompok utama, yakni Burma. Untuk berbicara dan membaca menggunakan bahasa Bamar, untuk beradab dan berbudaya seperti Bamar, adalah tidak lebih dan tidak kurang menjadi Myanmar—atau dengan kata lain, menjadi taingyintha.

Saat ini, Konstitusi 2008 mengkonsolidasi ras national ke dalam institusi formal yang melihat komunitas politik bukan sebagai sebuah agregasi warga individu tetapi agregasi ras nasional. Dari kata-kata pembukaannya, Konstitusi 2008 memberikan landasan relasi konseptual antara ras nasional dan kewarganegaraan. Keanggotaan ras nasional jelas berbeda dengan status sebagai warga, dan secara leksikal dan legal ras nasional berdiri lebih tinggi dari konsep kewarganegaraan. Dengan demikian, berbicara tentang Myanmar adalah memperbincangkankan taingyintha, bukan sebagai konsep kewarganegaraan tetapi sebagai ras nasional.

Karena gagasan tainyintha telah melebihi kewarganegaraan, muncul ketidakpastian tentang posisi penduduk Myanmar yang dianggap bukan dari “ras nasional” tersebut. Orang-orang yang lahir dan hidup di Myanmar, tetapi secara yuridis diasingkan, kini harus mencari jalan untuk masuk ke dalam komunitas politik. Dan satu-satunya jalan bagi mereka, secara politis, adalah tunduk pada politik dominasi yang secara inheren merupakan bagian dari proyek ras nasional. Persoalan inilah yang telah diperjuangkan oleh Rohingya.

Advokasi Rohingya untuk menjadi bagian dari taingyintha dilakukan dalam dua bagian. Pertama, untuk membuktikan keberadaan Rohingya yang terlibat dalam perjuangan ideologi dan politik pada tahun 1930-an dan 1940-an, periode dimana konsep taingyintha mengemuka. Bagian kedua mengharuskan Rohingya memiliki status penting dari ras nasional dalam sejarah resmi. Dengan demikian, untuk membangun keberadaan Rohingya di dalam Myanmar tergantung pada proyek penulisan sejarah resmi dan klaim bahwa “ras nasional” itu juga benar-benar ada. Ras nasional telah hidup di dalam wilayah yang sekarang dikenal sebagai Myanmar sejak 1823, demikian juga Rohingya. Ras nasional hidup bersama sebelum penjajah Inggris datang, demikian juga Rohingya. Ras nasional berjuang bersama melawan penjajah sampai masa kemerdekaan, demikian juga Rohingya yang menyerahkan nyawa untuk memerangi penjajah.

Sejarah alternatif dari advokasi Rohingya tidak mempertanyakan konsep ras nasional tetapi justru mereproduksinya agar didengar. Mereka tidak punya banyak pilihan kecuali menunjukkan komitmen pada konsep taingyintha. Karena orang-orang Rohingya pada posisi yang lemah, maka mereka menggunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka membela ras nasional lebih daripada yang lain.

Dalam keadaan seperti ini, tanggung jawab khusus diberikan pada orang-orang yang tidak terikat pada politik taingyintha untuk mempertanyakan konsep taingyintha. Tanggung jawab ini tidak cukup sekedar menolak diskriminasi Rohingya dan mengutuk pelanggaran berat HAM. Tanggungjawab itu untuk meneliti dan menjelaskan bahwa persoalan Myanmar bukan hanya Rohingya, tetapi ada persoalan yang lebih besar tentang ras nasional, dan bagaimana gagasan taingyintha itu sendiri bermasalah.

…………………………

Dr Nick Cheesman adalah Fellow di Department of Political and Social Change, Australian National University. Bukunya Opposing the Rule of Law: How Myanmar’s Courts Make Law and Order diterbitkan oleh Cambridge University Press.

Tulisan ini dimuat di New Mandala dalam Bahasa Inggris pada 1 Mei 2017, sebagai ringkasan dari artikel berjudul How in Myanmar ‘National Races Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya yang diterbitkan dalam edisi khusus Journal of Contemporary Asia tentang kekerasaan komunal di Myanmar.

Versi Bahasa Indonesia ini diterjemahkan oleh Danang Widojoko.